SERAM POST.Com, MALTENG— Kabupaten Maluku Tengah menjadi rujukan nasional dalam upaya peningkatan mutu pendidikan dasar di wilayah dengan tantangan geografis ekstrem. Sejumlah perwakilan kementerian dan pemerintah daerah dari berbagai provinsi mempelajari langsung kebijakan serta praktik transformasi pendidikan yang diterapkan di daerah kepulauan tersebut.
Sebanyak 27 peserta Post-Course Workshop bertajuk “Governance and Public Policy Making for Subnational Governments” mengunjungi SD Negeri 216 dan SD Negeri 202 di Maluku Tengah, Selasa, 27 Januari 2026. Para peserta berasal dari Aceh, Maluku, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Gorontalo, Kalimantan Utara, serta enam provinsi di Tanah Papua. Hadir pula perwakilan Kementerian Dalam Negeri, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), dan Kementerian Keuangan.
Kunjungan pada Selasa (27/01/25) tersebut merupakan bagian dari Short Course Australia Awards Indonesia (AAI) yang didukung Kemitraan Australia–Indonesia melalui program Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar (SKALA). Program ini dirancang untuk memperkuat kapasitas pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan publik berbasis bukti, memperbaiki koordinasi lintas pemerintahan, serta mendorong inovasi layanan dasar, khususnya di sektor pendidikan.
Bupati Maluku Tengah, Zulkarnain Awat Amir, mengatakan daerah yang dipimpinnya menghadapi tantangan struktural yang tidak ringan. Wilayah Maluku Tengah didominasi lautan hingga 95,8 persen, sementara daratan hanya 4,2 persen yang tersebar di Pulau Seram dan ratusan pulau kecil.
“Dengan kondisi geografis seperti ini, pelayanan pendidikan tidak bisa dilakukan dengan pendekatan biasa,” kata Zulkarnain saat menerima peserta short course di SDN 216.
Saat ini, Maluku Tengah memiliki 395 sekolah dasar dan 45 madrasah ibtidaiyah yang melayani lebih dari 47 ribu siswa dengan dukungan sekitar 4.139 guru. Namun distribusi tenaga pendidik belum merata, kualitas pembelajaran masih rendah, dan akses teknologi di sekolah terpencil sangat terbatas.
Untuk menjawab persoalan tersebut, Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah memilih strategi kolaborasi lintas sektor. Pemerintah daerah menggandeng Program Kemitraan Pendidikan Australia–Indonesia melalui INOVASI serta membangun ekosistem pendidikan lokal yang melibatkan perguruan tinggi, Kementerian Agama, Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP), Balai Guru dan Tenaga Kependidikan (BGTK), Balai Bahasa, Balai Pelestarian Kebudayaan, hingga komunitas masyarakat setempat.
Dari kolaborasi tersebut, lahir sejumlah kebijakan yang dinilai progresif. Salah satunya adalah perluasan akses digital pendidikan melalui kerja sama dengan SEAMOLEC dan SEAMEO Qiteb in Science, serta penyedia layanan internet satelit seperti Starlink. Upaya ini memungkinkan sekolah-sekolah di wilayah pegunungan dan kepulauan terluar terkoneksi dengan internet berkecepatan tinggi.
“Selama puluhan tahun, sekolah-sekolah di wilayah 3T terisolasi. Kini, konektivitas membuka ruang pembelajaran yang sebelumnya dianggap mustahil,” ujar Zulkarnain.
Pemerintah daerah juga mendirikan sekolah baru di wilayah terpencil untuk menekan angka putus sekolah, sekaligus mengalokasikan anggaran lebih dari Rp 4,5 miliar untuk pelatihan guru berkelanjutan. Kebijakan tersebut diperkuat melalui Instruksi Bupati Nomor 420/04/INS/2025 yang mewajibkan seluruh guru mengikuti Pengembangan Kompetensi Berkelanjutan (PKB) berbasis Kelompok Kerja Guru (KKG) setiap pekan.
Instruksi ini mendorong guru melakukan persiapan profesional sebelum mengajar, sekaligus membangun budaya belajar di lingkungan sekolah. Kebijakan tersebut berlaku tidak hanya bagi sekolah negeri dan swasta, tetapi juga madrasah yang berada di bawah Kementerian Agama. Pemerintah daerah juga menata ulang distribusi guru agar sekolah-sekolah terpencil mendapat prioritas.
Dampak kebijakan mulai terlihat dalam beberapa tahun terakhir. Sebanyak 30 sekolah di daerah terpencil kini terhubung dengan jaringan internet satelit Starlink. Keterisolasian yang berlangsung selama hampir 80 tahun perlahan terputus.
“Ini bukan sekadar soal internet, tapi tentang membuka masa depan baru bagi anak-anak di pulau-pulau kecil,” kata Zulkarnain.
Data pemerintah daerah menunjukkan peningkatan signifikan pada indikator pendidikan dasar. Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 7–15 tahun naik dari 99,07 persen pada 2023 menjadi 99,68 persen pada 2024. Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan juga mengalami perbaikan, dengan skor literasi siswa sekolah dasar meningkat dari 43,51 menjadi 47,13 poin, sementara numerasi melonjak dari 33,03 menjadi 44,28 poin dalam tiga tahun terakhir.
Pakar pendidikan dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pattimura, Prof. Dr. Marleny Leasa, menilai peningkatan literasi, numerasi, dan karakter menjadi fondasi utama pendidikan bermutu. “Ketika ketiga aspek ini kuat, prestasi belajar siswa meningkat dan dampaknya terasa hingga ke aspek sosial dan ekonomi dalam jangka panjang,” ujarnya.
Apresiasi juga datang dari Konsul Jenderal Australia di Makassar, Todd Dias, yang menyaksikan langsung proses pembelajaran di SDN 216. Ia mengatakan Pemerintah Australia bangga dapat mendukung transformasi pendidikan dasar di Maluku Tengah melalui Program INOVASI.
“Program ini menekankan penguatan ekosistem pendidikan yang melibatkan pemerintah daerah, universitas, sekolah, dan masyarakat,” kata Todd Dias.
Menurut dia, Australia akan terus mendukung upaya peningkatan pendidikan yang berkualitas, inklusif, dan menyenangkan, termasuk di wilayah kepulauan seperti Maluku Tengah.
Bagi para peserta short course, pengalaman di Maluku Tengah menjadi pembelajaran penting. Dian Suryanata, peserta dari Kalimantan Utara, mengaku terinspirasi oleh komitmen pemerintah daerah dalam membangun pendidikan dasar.
“Saya melihat kepemimpinan kepala daerah yang kuat, didukung implementasi nyata di lapangan oleh dinas dan sekolah. Pendidikan dasar di Maluku Tengah terasa istimewa, bahkan setara dengan praktik pembelajaran di luar negeri,” ujarnya.
Kunjungan ini diharapkan tidak hanya menjadi ajang belajar, tetapi juga mendorong replikasi praktik baik Maluku Tengah di daerah lain yang menghadapi tantangan serupa—wilayah terpencil, kepulauan, dan dengan keterbatasan sumber daya—namun tetap berupaya menjamin hak pendidikan bermutu bagi setiap anak.(SP-Abdul)
Discussion about this post