SERAMPOST.COM,- MASOHI – Bupati Maluku Tengah Zulkarnain awat Amir menghadiri rapat paripurna perihal penyampaian Laporan Keterangan Pertanggujawaban (LKPJ) 2025 di DPRD Rabu, (8/4/2026).
Rapat Paripurna ini di pimpin oleh Ketua DPRD, Herry Man Card Haurissa, dan hadir Wakil Ketua Arman Mualo beserta anggota, Pimpinan OPD hingga Forkompimda setempat.
Dalam sambutanya Bupati Zulkarnain menyatakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2025 berjalan dengan baik meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan, baik dari aspek fiskal daerah, dinamika ekonomi, maupun kondisi eksternal lainnya.
“Dari sisi pembangunan manusia, indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Maluku Tengah menunjukkan tren peningkatan. Pada Tahun 2024, IPM berada pada angka 75,10 dan meningkat menjadi 75,87 pada Tahun 2025. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan pada dimensi pendidikan, kesehatan, dan daya beli masyarakat,” ujar Zulkarnain.
Sementara tingkat kemiskinan kata Zulkarnain, mengalami penurunan dari 17,67 persen pada Tahun 2024 menjadi 16,71 persen pada Tahun 2025. Penurunan ini merupakan hasil dari berbagai program perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta penguatan sektor-sektor produktif di daerah.
“Hal yang sama juga terjadi pada, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Maluku Tengah pada Tahun 2025 tercatat sebesar 4,76 persen, mengalami pelambatan dibandingkan Tahun 2024 yang mencapai 5,28 persen,” kata Zulkarnain
Menurutnya, pelambatan ini disebabkan oleh kinerja di beberapa sektor unggulan daerah, fluktuasi harga komoditas, keterbatasan investasi, serta dinamika perekonomian regional maupun nasional yang turut mempengaruhi aktivitas ekonomi daerah.
“Sementara, tingkat inflasi Kabupaten Maluku Tengah pada Tahun 2024 tercatat sebesar 0,45 persen dan meningkat menjadi 2,56 persen pada Tahun 2025,” ujar Zulkarnain.
Kenaikan inflasi ini lanjut Zulkarnain, masih dalam rentang terkendali dan menjadi perhatian serius pemerintah daerah melalui penguatan koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah serta upaya menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok masyarakat.
“Dalam aspek tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik, berbagai indikator kinerja menunjukkan capaian yang positif. Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2025 berada pada angka 2,56,” lanjutnya.
Selain itu, Zulkarnain menuturkan tingkat kepatuhan terhadap standar pelayanan publik mencapai 90,47 persen dengan kategori zona hijau. Hal ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Pada bidang reformasi hukum, Indeks Reformasi Hukum mengalami peningkatan signifikan dari 76,82 pada Tahun 2024 menjadi 97,06 pada Tahun 2025 dengan predikat Istimewa. Ini menunjukkan penguatan tata kelola regulasi daerah, kepastian hukum, serta peningkatan kualitas produk hukum daerah,” katanya
Zulkarnain juga menerangkan, indeks Daya Saing Daerah juga meningkat dari 3,31 pada Tahun 2024 menjadi 3,42 pada Tahun 2025.
Selain itu, Indeks Masyarakat Digital Indonesia Kabupaten Maluku Tengah mengalami peningkatan cukup signifikan dari 43,42 pada Tahun 2024 menjadi 59,44 pada Tahun 2025.
Peningkatan berbagai indikator tersebut menunjukkan bahwa transformasi tata kelola pemerintahan terus berjalan. “Bagi kami, Tata kelola pemerintahan yang baik bukan tentang janji, tetapi bagaimana menghadirkan kinerja nyata yang bermanfaat bagi masyarakat,” tambahnya
Atas kerja keras dan kolaborasi semua pihak, Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah pada Tahun 2025 juga memperoleh sejumlah penghargaan, antara lain:
• Juara 3 Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten/Kota Berkinerja Terbaik Kawasan Nusa Tenggara – Maluku – Papua
• TPAKD Award 2025 sebagai Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Terbaik Tinkat Kabupaten/Kota untuk wilayah Nusa Tenggara – Maluku – Papua.
• Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) tertinggi di kawasan Indonesia Timur
Zulkarnain mengakui, penghargaan ini merupakan hasil kerja bersama seluruh jajaran pemerintah daerah, DPRD, Forkopimda, serta dukungan masyarakat Kabupaten Maluku Tengah.
“Tentu, capaian ini bukan tujuan akhir, tetapi menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dan pembangunan daerah,” tegas Zulkarnain
Zulkarnain mengatakan, dari sisi pengelolaan keuangan daerah, pada tahun 2025 pendapatan daerah ditargetkan sebesar 1,72 triliun rupiah dan terealisasi sebesar 1,64 triliun rupiah atau sebesar 95,52 persen.
Sedangkan belanja daerah ditargetkan 1,73 triliun rupiah dan terealisasi sebesar 1,53 triliun rupiah atau dengan capaian sebesar 88,22 persen.
Zulkarnain mengungkapkan, capaian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan telah berjalan dengan cukup baik, meskipun masih terdapat ruang perbaikan dalam optimalisasi penyerapan anggaran.
Penggunaan anggaran tersebut diarahkan pada prioritas pembangunan daerah, antara lain peningkatan kualitas pelayanan publik, pembangunan infrastruktur dasar, penguatan ketahanan pangan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia.
“Kami menyadari bahwa dalam pelaksanaan pembangunan daerah masih terdapat berbagai kekurangan dan tantangan yang harus terus diperbaiki,” akui Zulkarnain.
Oleh karena itu, Zulkarnain mengharapkan masukan, saran, dan rekomendasi dari pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah sebagai bahan penyempurnaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah ke depan.
“Kami juga menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah untuk menindaklanjuti rekomendasi DPRD secara serius dan bertanggung jawab, sebagai wujud kemitraan yang konstruktif antara eksekutif dan legislatif dalam mewujudkan pembangunan daerah yang lebih baik,,” ucap Zulkarnain
“Semoga sinergi yang telah terbangun selama ini terus kita perkuat demi mewujudkan ‘Maluku Tengah Bangkit, Maju, Sejahtera, Rukun, dan Berkeadilan’,” tambahnya
Penulis : Fad
Discussion about this post