Serampost.com Maluku – Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku terpilih, Hendrik Lewerissa dan Abdulah Vanath, dijadwalkan akan dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto pada 20 Februari 2024 di Istana Negara, Jakarta. Namun, di tengah persiapan, muncul keputusan mengejutkan dari Hendrik Lewerissa yang menolak penggunaan dana APBD Maluku untuk membiayai perjalanan dan resepsi pelantikannya.
Menurut informasi yang dihimpun, Pemerintah Provinsi Maluku telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp500 juta untuk mendukung keberangkatan gubernur dan wakil gubernur beserta rombongan Forkopimda ke Jakarta. Namun, Lewerissa dengan tegas menolak menggunakan anggaran daerah tersebut dan memilih menanggung biaya sendiri menggunakan dana pribadinya.
“Ini keputusan yang patut diapresiasi. Menolak menggunakan dana APBD menunjukkan bahwa Hendrik Lewerissa memiliki komitmen kuat terhadap efisiensi anggaran dan transparansi pemerintahan. Dana sebesar itu bisa dialokasikan untuk kepentingan yang lebih mendesak bagi masyarakat Maluku,” ujar Sekwil GMPI Maluku Soetrisno Hatapayo.
Selain menanggung biaya sendiri, Hendrik Lewerissa juga mengusulkan agar resepsi pelantikan digabung dengan pelantikan bupati dan wali kota se-Maluku. Langkah ini dinilai dapat mengurangi beban keuangan daerah serta menciptakan efisiensi dalam tata kelola anggaran.
Dampak Positif Keputusan Hendrik Lewerissa
Praktisi Hukum ini menyampaikan ada beberapa dampak positif dari keputusan ini diantaranya:
1. Efisiensi Anggaran: Dengan tidak menggunakan dana APBD, anggaran Rp500 juta dapat dialokasikan untuk program yang lebih berdampak langsung bagi masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, atau pembangunan infrastruktur.
2. Citra Pemimpin yang Bersih dan Transparan: Keputusan ini meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintahan Lewerissa-Vanath yang baru. Ini menunjukkan bahwa mereka mengutamakan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi atau birokrasi.
3. Mendorong Reformasi Kebijakan Anggaran: Langkah ini bisa menjadi preseden bagi pejabat lain untuk lebih bijak dalam menggunakan anggaran daerah, terutama dalam hal yang tidak terlalu mendesak.
4. Peningkatan Kepercayaan Publik: Sikap pro-rakyat seperti ini dapat membangun kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan baru, yang nantinya berdampak pada stabilitas politik dan sosial di Maluku.
Pasca pelantikan, Hendrik Lewerissa dan Abdulah Vanath akan langsung bekerja mewujudkan visi dan misi mereka. Salah satu fokus utama dalam 100 hari pertama kepemimpinan mereka adalah pembangunan jalan lingkar di Nusalaut dan Saparua Timur, Kabupaten Maluku Tengah. Proyek ini telah disepakati dalam APBD Murni 2025 antara DPRD Provinsi Maluku dan Pemerintah Provinsi Maluku.
“Kita berharap keputusan ini menjadi awal dari pemerintahan yang bersih dan efektif. Dengan anggaran yang dikelola lebih bijak, program pembangunan dapat lebih optimal dan benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” tutup Hatapayo. (Redaksi).
Discussion about this post